Setelah meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung kini berupaya mendorong seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk turut mencapai kategori yang sama.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung bersama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi serahkan laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (20/02).

Setelah meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung kini berupaya mendorong seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk turut mencapai kategori yang sama.

Dalam upaya menjaga integritas demokrasi, Bawaslu Provinsi Lampung menyerahkan laporan akhir penanganan pelanggaran Pilkada 2024 kepada Bawaslu RI pada Jumat (14/2). Langkah ini menjadi bukti komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, menegaskan bahwa berdasarkan penelitian ilmiah, Lampung termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan politik uang yang tinggi dan permasalahan netralitas ASN yang belum terselesaikan.