Menjelang tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Lampung mendorong peningkatan profesionalitas dan netralitas dalam penyusunan keterangan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kolaborasi yang terjalin antara Bawaslu dan KPU Provinsi Lampung dalam menghadapi potensi perselisihan hasil Pilkada 2024 menjadi contoh sinergi kelembagaan demokrasi yang sehat dan terbuka.
Penandatanganan MoU secara langsung dilakukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abd Kodrat di dampingi Koordinator Sekretariat Bawaslu Pesisir Barat Yudi Kurniawan. Pihak BPJS sendiri hadir diantaranya Verdika Agnesia R selaku Kepala Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Lampung Utara
Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) penyusunan pedoman pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.Kegiatan itu dilaksanakan di Merapi Merbabu Hotel, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang a