Bawaslu Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi hukum dalam setiap tahapan pemilihan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Lampung, Suheri, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Permasalahan Hukum Pemilihan Tahun 2024 di Bandar Lampung, Jumat (7/2).

Bandar Lampung, 7 Februari 2025 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Permasalahan Hukum Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dalam Rangka Penguatan Regulasi Pemilihan, yang diselenggarakan pada Jumat, 7 Februari 202

Rapat Koordinasi yang digelar Bawaslu Provinsi Lampung pada Jumat (7/2) menghadirkan kolaborasi antara lembaga pengawas, akademisi, dan pemerhati pemilu.

Dalam upaya mencegah munculnya sengketa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Permasalahan Hukum Pemilihan. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran pengawas untuk memperkuat regulasi ke depan.

Pesisir Barat 6 Februari 2025- Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengumumkan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memastikan tahapan pasc