Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Gelar Rapat Pleno Mingguan Secara Daring, Bahas Evaluasi Program Kerja dan Penguatan Kelembagaan
|
Pesisir Barat, 15 Juli 2026 – Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Pleno Mingguan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai agenda rutin kelembagaan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membahas perkembangan administrasi, serta memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.
Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abd. Kodrat, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, J. Wilyan Gulta, A.Md.Kom., Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Ns. G. Satria Pramantara, S.Tr.Kep., serta dipandu oleh Rendi Andika, S.H., Staf Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, yang bertindak sebagai moderator sekaligus notulis.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abd. Kodrat, S.H., M.H., menyampaikan bahwa rapat pleno mingguan merupakan forum strategis untuk memastikan setiap program dan kebijakan kelembagaan berjalan sesuai target serta memperkuat koordinasi antar unsur pimpinan dan sekretariat.
"Rapat pleno menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Bawaslu dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan profesional," ujar Abd. Kodrat.
Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa pokok pembahasan yang menjadi perhatian. Pertama, peserta rapat mengevaluasi perkembangan Hibah Non Tahapan Pilkada Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil pembahasan, dokumen hibah saat ini masih berada pada tahap pemeriksaan dan paraf koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum dilanjutkan ke proses penandatanganan.
Tidak hanya membahas aspek administrasi, rapat pleno juga menghasilkan kesepakatan mengenai penguatan dukungan sumber daya manusia pada fungsi kehumasan. Dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa Sheila Adelia,S.H., Staf PNS Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, akan diperbantukan pada fungsi kehumasan untuk mendukung pelaksanaan publikasi, dokumentasi, pengelolaan media, serta pelayanan informasi kelembagaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan tugas pada divisi asalnya.
Melalui rapat pleno mingguan ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas koordinasi internal, serta memastikan seluruh program kerja terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya pengawasan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.
