MENGHADAPI SIDANG MK, BAWASLU PESISIR BARAT KOORDINASIKAN FAKTA-FAKTA PENGAWASAN PILKADA

Pesisir Barat, 10 Januari 2025 – Menjelang pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat melakukan koordinasi intensif untuk memastikan penyampaian fakta-fakta pengawasan yang akurat dan lengkap. Koordinasi ini bertujuan mendukung proses pemberian keterangan hukum yang objektif dan transparan di hadapan majelis hakim.

Ketua Bawaslu Pesisir Barat, Abd Kodrat S, S.H.,M.H, menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara internal dengan seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan desa, serta secara eksternal bersama Bawaslu Provinsi Lampung dan tim hukum Bawaslu RI.

"Kami menyatukan berbagai fakta dan data pengawasan yang telah dikumpulkan selama tahapan Pilkada, mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara. Koordinasi ini penting agar keterangan yang kami sampaikan nanti di MK benar-benar berbasis bukti dan sesuai dengan prosedur hukum," ujar Abd Kodrat S, S.H.,M.H.

Dalam koordinasi tersebut, Bawaslu Pesisir Barat juga melakukan verifikasi ulang terhadap laporan pelanggaran yang masuk dan memastikan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Sebagai lembaga pengawas yang independen, kami berkomitmen menyampaikan informasi yang faktual dan bebas dari kepentingan politik manapun. Hal ini demi menjaga integritas proses demokrasi di Pesisir Barat," tambahnya.

Selain penyusunan fakta pengawasan, Bawaslu Pesisir Barat juga menyiapkan tim yang akan mendampingi dan memberikan keterangan selama sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu berharap keterlibatan aktif dalam sidang MK dapat membantu memperjelas persoalan yang disengketakan serta menjadi bagian penting dalam memastikan hasil Pilkada Pesisir Barat yang sah dan bermartabat.