Bawaslu Pesisir Barat Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi dalam Pemilu

Pesisir Barat, 27 Mei 2025  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya dalam mencegah segala bentuk praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilu, baik dalam bentuk politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyimpangan anggaran dan kewenangan.

Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi menjelang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abdul Kodrat, S.H., M.H., menyatakan bahwa korupsi dalam pemilu merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan hak pilih masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu terus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan sejak dini.

“Pemilu yang sarat dengan praktik politik uang dan penyalahgunaan kewenangan akan melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas. Kami terus berupaya membangun pengawasan partisipatif untuk mencegah hal tersebut terjadi di Pesisir Barat,” tegas Abdul Kodrat.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Pesisir Barat, Ayu Megasari, S.S., M.Sos., menambahkan bahwa pendekatan edukatif kepada masyarakat menjadi strategi utama dalam mencegah korupsi elektoral.

“Kami secara aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih, khususnya pemilih pemula dan kelompok rentan, agar mereka memahami bahwa suara mereka tidak boleh dibeli. Pencegahan adalah kunci utama untuk menciptakan pemilu yang bersih,” jelas Ayu Megasari.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, J. Wilyan Gulta, Amd.Kom., menyampaikan bahwa Bawaslu siap menindak tegas setiap dugaan pelanggaran yang berindikasi korupsi pemilu, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.

“Kami membuka ruang pengaduan seluas-luasnya kepada masyarakat. Jika menemukan praktik politik uang, intimidasi, atau bentuk kecurangan lainnya, segera laporkan. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Wilyan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat juga terus menjalin koordinasi dengan lembaga terkait seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, serta pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan pemilu berjalan sinergis dan efektif dalam mencegah potensi korupsi di setiap tahapan.

Melalui upaya ini, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan nasional melawan korupsi demi mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.