BAWASLU PESISIR BARAT HADIRI RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU PESISIR BARAT
|
Pesisir Barat, Rabu, 2 Juli 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menghadiri undangan rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat. Rapat ini dilaksanakan di lingkungan KPU Pesisir Barat sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen bersama dalam menjaga kualitas daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.
Bawaslu Pesisir Barat hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas pengawasan yang melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Hadir Anggota Bawaslu Pesisir Barat Ayu Megasari, S.S., M.Sos selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat serta J. Wilyan Gulta, yakni Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kehadiran Bawaslu dalam rapat ini merupakan bagian dari peran aktif lembaga pengawas dalam memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Rapat pleno ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran KPU dan Bawaslu, namun juga melibatkan berbagai unsur lembaga dan instansi strategis di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Instansi yang turut hadir antara lain Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Kodim 0422 Lampung Barat/Pesisir Barat, Forum Camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah dan lembaga vertikal ini mencerminkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjaga keakuratan data pemilih. Dalam forum pleno, KPU memaparkan perkembangan data pemilih yang telah diperbarui secara berkala, termasuk penambahan data pemilih baru dan penghapusan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti karena meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri.
Bawaslu Pesisir Barat dalam kesempatan ini juga menyampaikan pandangan dan catatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data, serta menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan penyusunan daftar pemilih.
Rapat pleno ini diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi yang konstruktif guna memastikan bahwa data pemilih berkelanjutan benar-benar menjadi cerminan dari kondisi riil masyarakat Pesisir Barat, sehingga pelaksanaan pemilu maupun pilkada ke depan dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil.
Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Pesisir Barat akan terus mengawal proses ini secara aktif, memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip integritas dan profesionalisme dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.