Tolak Politik Uang, Bawaslu Pesisir Barat Ajak Masyarakat Jaga Integritas Demokrasi

Pesisir Barat, 21 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menolak praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Ajakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak terpengaruh oleh iming-iming uang atau materi yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi.

Politik uang merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan uang maupun materi lainnya untuk memengaruhi pilihan seseorang dalam pemilihan. Praktik tersebut tidak hanya mencederai prinsip kejujuran dan keadilan, tetapi juga dapat mengurangi kualitas demokrasi karena suara masyarakat tidak lagi diberikan berdasarkan pertimbangan rasional dan hati nurani.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menegaskan bahwa suara rakyat merupakan hak yang harus dijaga dan tidak boleh diperjualbelikan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah politik uang dengan berani menolak segala bentuk pemberian atau janji yang bertujuan memengaruhi pilihan politik.

Selain menolak, masyarakat juga diharapkan tidak bersikap apatis terhadap dugaan praktik politik uang. Apabila menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau informasi kepada Bawaslu melalui saluran resmi dengan menyertakan keterangan dan bukti pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencegahan politik uang bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran pemilih, integritas peserta pemilihan, serta pengawasan yang partisipatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.

Melalui ajakan ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kedaulatan suara dan tidak menggadaikan masa depan demokrasi demi keuntungan sesaat. Sebab, satu suara yang diberikan dengan jujur merupakan bentuk tanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa dan daerah.