Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Hukum, Bawaslu Pesisir Barat Ikuti Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIH

Pesisir Barat, 29 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung melalui Zoom Meeting, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan pemahaman pengelola JDIH dalam mengelola dokumentasi serta menyediakan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

JDIH memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum di lingkungan Bawaslu. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai dokumen dan informasi hukum, termasuk peraturan, keputusan, serta produk hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan JDIH tidak hanya berfokus pada pengunggahan dokumen, tetapi juga mencakup proses pengumpulan, pengolahan, pengorganisasian, pemutakhiran, dan penyajian informasi hukum secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan memadai agar pengelolaan JDIH berjalan secara optimal.

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengelola dalam mengelola dokumen hukum, meningkatkan ketepatan informasi, serta memastikan ketersediaan produk hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan berbagi pengetahuan antarpengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya di bidang dokumentasi dan informasi hukum. Pengelolaan JDIH yang baik diharapkan dapat mendukung transparansi kelembagaan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi kepemiluan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mengembangkan pengelolaan JDIH sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang informatif, tertata, dan mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat dapat semakin mudah memperoleh informasi serta memahami berbagai ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.