Tidak Semua Partai Politik Bisa Mendapatkan Kursi di DPR, Kenali Apa Itu Parliamentary Threshold!

Pesisir Barat, 17 Oktober 2026 – Tidak semua partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) otomatis mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam sistem Pemilu Indonesia, terdapat ketentuan yang dikenal dengan istilah Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen, yaitu batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI.

Ketentuan Parliamentary Threshold diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan yang berlaku pada Pemilu 2024, partai politik peserta pemilu harus memperoleh paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI.

Artinya, apabila suatu partai politik memperoleh suara di bawah ambang batas tersebut, suara yang diperolehnya tidak diikutsertakan dalam proses penentuan kursi DPR RI. Namun, hal ini tidak berarti partai politik tersebut otomatis kehilangan kesempatan memperoleh kursi DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, karena ketentuan ambang batas parlemen tersebut berlaku untuk penentuan kursi DPR RI.

Penerapan Parliamentary Threshold memiliki tujuan untuk mendorong penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen sehingga proses pengambilan keputusan politik diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Meskipun demikian, kebijakan ini juga berkaitan erat dengan persoalan keterwakilan suara rakyat dalam lembaga legislatif.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 menyatakan bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Sementara itu, untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma dan besaran ambang batas parlemen sesuai dengan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak masyarakat untuk memahami berbagai ketentuan dalam sistem kepemiluan, termasuk Parliamentary Threshold. Pengetahuan mengenai mekanisme pemilu menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.

Masyarakat juga diharapkan tidak hanya memahami proses pemberian suara, tetapi turut mengetahui bagaimana suara yang diberikan dalam pemilu berpengaruh terhadap keterwakilan politik di lembaga legislatif.

Melalui edukasi kepemiluan ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap masyarakat semakin memahami bahwa setiap suara memiliki arti penting dalam demokrasi. Pemahaman terhadap aturan pemilu merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.