Sudah 17 Tahun, Sudah Bisa Nyoblos? Bawaslu Pesisir Barat Ajak Pemilih Pemula Kenali Hak Pilih dan Awasi Demokrasi
|
Pesisir Barat, 21 Oktober 2026 – Sudah berusia 17 tahun dan memiliki hak pilih? Inilah saatnya generasi muda mulai mengenal peran pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak para pemilih pemula untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta berpartisipasi aktif dalam menjaga demokrasi yang jujur dan berintegritas.
Menjadi pemilih bukan sekadar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos. Lebih dari itu, menggunakan hak pilih merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa. Setiap suara memiliki arti dan dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan demokrasi.
Bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau telah maupun pernah kawin, hak untuk memilih diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemilih pemula perlu memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih dan memahami tata cara menggunakan hak pilih.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menilai bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Pemilih pemula diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong, politik uang, ujaran kebencian, maupun ajakan yang dapat mencederai proses demokrasi. Sebelum menentukan pilihan, penting untuk mengenali rekam jejak, gagasan, dan program peserta pemilihan secara objektif.
Selain menggunakan hak pilih, generasi muda juga dapat berperan dalam pengawasan partisipatif. Keberanian untuk menolak politik uang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui saluran resmi merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap demokrasi.
Melalui edukasi kepemiluan ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap para pemilih pemula semakin sadar bahwa hak pilih bukan sekadar hak yang digunakan setiap lima tahun, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan daerah maupun bangsa.