Lompat ke isi utama

Berita

SKIP atau GAS? Bawaslu Pesisir Barat Ajak Masyarakat Cerdas Memilah Informasi Kepemiluan

DWRFW

Bawaslu Pesisir Barat Ajak Masyarakat Cerdas Memilah Informasi Kepemiluan

Pesisir Barat, 31 Oktober 2026 – Sahabat Bawaslu, kalau sudah berurusan dengan kepemiluan, tentu harus tahu mana yang perlu di-SKIP dan mana yang harus di-GAS! Bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi berbagai informasi maupun isu kepemiluan.

Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat setiap hari dihadapkan pada beragam konten mengenai politik dan pemilu. Mulai dari berita, opini, unggahan media sosial, hingga pesan berantai yang belum tentu dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, kemampuan memilah informasi menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Lantas, apa saja yang harus di-SKIP dan di-GAS-kan?

Hal yang perlu di-SKIP adalah informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, provokasi, politik uang, serta ajakan yang dapat memecah belah masyarakat. Jangan mudah terpancing judul sensasional, jangan langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi, dan jangan menganggap praktik politik uang sebagai sesuatu yang wajar.

Sementara itu, hal yang harus di-GAS adalah mencari informasi dari sumber resmi, memeriksa fakta sebelum membagikan berita, menghargai perbedaan pilihan, menolak politik uang, serta berani berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Masyarakat juga perlu aktif menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran kepemiluan melalui saluran pelaporan resmi.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan media sosial sebagai ruang edukasi dan penyebaran informasi yang positif. Setiap unggahan, komentar, dan informasi yang dibagikan hendaknya dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.

Ingat, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang tidak hanya aktif mengikuti perkembangan politik, tetapi juga mampu membedakan fakta dan opini, kebenaran dan hoaks, serta partisipasi yang positif dan tindakan yang merugikan demokrasi.