Siapa yang Bisa Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu? Bawaslu Pesisir Barat Ajak Masyarakat Kenali Tata Cara Pelaporannya
|
Pesisir Barat, 19 Oktober 2026 – Pengawasan pemilihan umum (Pemilu) bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak masyarakat untuk memahami siapa saja yang memiliki hak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu serta bagaimana tata cara pelaporannya. Pemahaman tersebut penting agar setiap laporan yang disampaikan dapat diproses sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, terdapat tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu.
Dalam menyampaikan laporan, pelapor perlu menyiapkan identitas diri, uraian atau kronologi dugaan pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, pihak yang diduga melakukan pelanggaran, serta bukti pendukung dan keterangan saksi apabila tersedia.
Adapun penyampaian laporan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu sesuai tingkatan dan wilayah tempat terjadinya dugaan pelanggaran. Kedua, melalui aplikasi SIGAP Lapor sebagai sarana penyampaian laporan berbasis teknologi informasi.
Masyarakat juga perlu memperhatikan batas waktu pelaporan. Sesuai Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran agar dapat ditangani sesuai ketentuan.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menegaskan bahwa setiap informasi dan laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan yang berlaku berdasarkan kewenangan Bawaslu. Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan disertai bukti pendukung, serta tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi.
Melalui edukasi ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif semakin meningkat. Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi.
