Sahabat Bawaslu, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu! Pahami Aturannya, Bersama Awasi Demokrasi

Pesisir Barat, 27 Oktober 2026 – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas, masyarakat perlu memahami berbagai jenis pelanggaran Pemilu agar dapat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak Sahabat Bawaslu untuk mengenali jenis-jenis pelanggaran Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, pelanggaran Pemilu mencakup pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, dan tindak pidana Pemilu.

Pertama, Pelanggaran Administratif Pemilu. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Contohnya adalah pelanggaran terhadap ketentuan administrasi kampanye atau prosedur penyelenggaraan tahapan Pemilu. Penanganannya dilakukan oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran ini berkaitan dengan perilaku penyelenggara Pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip etika, integritas, profesionalitas, dan sumpah atau janji jabatan. Penanganan pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketiga, Tindak Pidana Pemilu. Jenis pelanggaran ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu. Beberapa contohnya meliputi praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, memberikan suara lebih dari satu kali, serta perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Penanganannya melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pemahaman terhadap ketiga jenis pelanggaran tersebut penting agar masyarakat dapat mengenali dugaan pelanggaran dan mengetahui mekanisme penanganannya. Setiap informasi atau laporan yang diterima Bawaslu akan ditangani melalui proses pemeriksaan dan kajian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua informasi atau laporan secara otomatis dinyatakan sebagai pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Informasi yang disampaikan sebaiknya dilengkapi dengan identitas pelapor, kronologi kejadian, serta bukti pendukung yang tersedia sesuai persyaratan pelaporan.

Selain itu, masyarakat diharapkan turut berperan dalam mencegah pelanggaran dengan menolak politik uang, tidak menyebarkan informasi bohong, menghormati perbedaan pilihan, dan menjaga suasana demokrasi yang aman serta kondusif.

Melalui edukasi ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap Sahabat Bawaslu semakin memahami aturan kepemiluan dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Sebab, menjaga integritas Pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.