Sahabat Bawaslu, Yuk Kenali Apa Itu Sengketa Proses Pemilu!

Pesisir Barat, 29 Oktober 2026 – Sahabat Bawaslu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sengketa proses Pemilu? Dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak jarang muncul perselisihan yang melibatkan peserta Pemilu maupun peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Perselisihan tersebut dikenal sebagai sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses Pemilu meliputi perselisihan yang terjadi antarpeserta Pemilu maupun antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Secara sederhana, sengketa proses Pemilu dapat terjadi ketika terdapat perselisihan antarpeserta Pemilu atau ketika peserta Pemilu merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Lalu, siapa yang berwenang menangani sengketa proses Pemilu? Berdasarkan ketentuan Pasal 467 dan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan kewenangannya. Proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi dan, apabila tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan adjudikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui, sengketa proses Pemilu berbeda dengan perselisihan hasil Pemilu. Sengketa proses berkaitan dengan perselisihan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, sedangkan perselisihan hasil Pemilu berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 473 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak Sahabat Bawaslu untuk memahami berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa. Pemahaman tersebut penting agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta jalur penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memahami sengketa proses Pemilu, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan yang bertentangan dengan aturan.