PERSIAPAN MAKSIMAL, BAWASLU PESISIR BARAT PASTIKAN SIAP BERI KETERANGAN HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pesisir Barat, 14 Januari 2025 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menyatakan telah melakukan persiapan maksimal dalam menghadapi agenda persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam persidangan tersebut, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan hukum berdasarkan hasil pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024.

Kordiv Hukum Bawaslu Pesisir Barat, Ayu Megasari. menegaskan bahwa seluruh jajaran telah bekerja secara intensif menyiapkan dokumen, data, dan alat bukti yang relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengawasan yang telah dilakukan selama proses Pilkada berlangsung.

"Kami pastikan bahwa Bawaslu Pesisir Barat siap sepenuhnya untuk memberikan keterangan hukum di Mahkamah Konstitusi. Semua dokumen pengawasan telah kami susun secara sistematis, termasuk laporan temuan pelanggaran, hasil penanganan laporan, serta dokumentasi dari tiap tahapan," ungkap Ayu Megasari.

Persiapan tersebut mencakup konsolidasi internal, klasifikasi bukti pengawasan, dan penguatan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Lampung serta Bawaslu RI, khususnya dalam menyusun substansi keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan.

"Sebagai lembaga pengawas pemilu, kami menjunjung tinggi prinsip imparsialitas dan profesionalitas. Keterangan yang kami berikan murni berdasarkan fakta dan bukti pengawasan di lapangan, bukan berdasarkan asumsi atau kepentingan pihak tertentu," tegasnya.

Selain menyiapkan dokumen dan bukti, Bawaslu Pesisir Barat juga telah menugaskan personel yang akan mendampingi jalannya persidangan di MK dan memberikan klarifikasi apabila dibutuhkan oleh majelis hakim. Tim ini dibekali dengan pemahaman mendalam terhadap substansi perkara serta tata cara pemberian keterangan di hadapan Mahkamah.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam memastikan proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada berjalan secara adil, transparan, dan sesuai koridor hukum. Bawaslu Pesisir Barat menegaskan akan terus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, termasuk dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Apa yang kami sampaikan di MK merupakan bentuk tanggung jawab dan dedikasi kami dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, khususnya di Pesisir Barat," tutup Kordiv Hukum Bawaslu Pesisir Barat