Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap I di Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
|
Pesisir Barat, 1 Juli 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi tahun anggaran 2024 tahap I. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
Sebanyak 7 orang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tentang Pengangkatan PPPK di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota tahun 2024. Prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abdul Kodrat , S.H.,M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada para PPPK yang telah resmi bergabung sebagai bagian dari keluarga besar Bawaslu. Ia menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai ASN di lingkungan Bawaslu.
“Kami berharap saudara-saudari yang hari ini dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, dan turut serta dalam mengawal demokrasi melalui tugas-tugas pengawasan yang profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu menegaskan bahwa pengangkatan PPPK merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam menghadapi tantangan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang semakin kompleks.
“Kehadiran PPPK diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kerja-kerja pengawasan.” tambahnya.
Acara pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan pemberian ucapan selamat dari pimpinan serta seluruh jajaran sekretariat. Para PPPK yang dilantik juga diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memahami tugas serta fungsi di masing-masing bidang penempatan.
Dengan pelantikan ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat optimis dapat meningkatkan kinerja kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.
