Kenali Tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP Memiliki Peran Berbeda dalam Menjaga Demokrasi

Pesisir Barat, 23 Oktober 2026 – Tahukah kamu bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia melibatkan tiga lembaga yang memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi? Ketiga lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan tahapan Pemilu. Tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU berperan memastikan seluruh tahapan berjalan secara terencana dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu berperan dalam mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu, mengawasi setiap tahapan, serta menangani sengketa proses Pemilu sesuai kewenangannya. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Bawaslu berupaya memastikan proses demokrasi berlangsung sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertugas menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. KPU melaksanakan tahapan Pemilu, Bawaslu melakukan pengawasan, sedangkan DKPP menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak masyarakat untuk mengenal dan memahami tugas serta fungsi setiap lembaga penyelenggara Pemilu. Pengetahuan tersebut penting agar masyarakat semakin memahami proses demokrasi, mengetahui kepada siapa harus menyampaikan informasi atau laporan sesuai kewenangan, serta turut berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan memahami peran KPU, Bawaslu, dan DKPP, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan partisipatif demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas.