CEGAH PRAKTIK POLITIK UANG, BAWASLU PESISIR BARAT AJAK MASYARAKAT JAGA INTEGRITAS DEMOKRASI

CEGAH PRAKTIK POLITIK UANG, BAWASLU PESISIR BARAT AJAK MASYARAKAT JAGA INTEGRITAS DEMOKRASI

Pesisir Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang sebagai salah satu upaya menjaga integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Politik uang atau money politics merupakan praktik pemberian, penawaran, atau janji berupa uang maupun materi lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan politik seseorang. Praktik tersebut dapat merusak prinsip demokrasi karena menggeser kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, visi, misi, dan program peserta pemilu.

Dalam ketentuan perundang-undangan, larangan praktik politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satunya melalui Pasal 280 ayat (1) huruf j yang melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye. Sementara itu, ketentuan pidananya diatur lebih lanjut dalam Pasal 523 sesuai dengan tahapan dan unsur perbuatannya.

Praktik politik uang tidak selalu berbentuk pemberian uang tunai. Pemberian barang, bantuan, atau bentuk materi lainnya juga perlu dicermati apabila terdapat maksud untuk memengaruhi pilihan pemilih. Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran tetap harus didasarkan pada fakta dan pemenuhan unsur hukum yang berlaku.

Dampak politik uang tidak hanya dirasakan dalam proses pemungutan suara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi dalam jangka panjang. Ketika pilihan politik didasarkan pada imbalan sesaat, ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja menjadi terganggu.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, tidak mudah tergiur iming-iming uang maupun barang, serta berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Masyarakat yang menemukan dugaan praktik politik uang dapat menyampaikan informasi kepada jajaran Bawaslu dengan menyertakan keterangan mengenai peristiwa yang diketahui serta bukti pendukung apabila tersedia. Laporan tersebut selanjutnya akan ditangani sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui edukasi dan partisipasi masyarakat, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berharap kesadaran untuk menjaga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas semakin tumbuh di tengah masyarakat.

Sebab, suara rakyat bukan untuk diperjualbelikan. Suara adalah hak demokratis yang harus dijaga untuk menentukan masa depan bangsa.