Bawaslu Sepekan: Perkuat Sinergi Antarlembaga, Perluas Pengawasan Partisipatif, hingga Penataan Manajemen Talenta

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melalui program rangkuman "Bawaslu Sepekan" memaparkan sejumlah agenda dan langkah strategis yang dijalankan pimpinan Bawaslu sepanjang pekan pertama Oktober 2026. Berbagai kegiatan ini mencakup penguatan sinergitas lintas lembaga, peningkatan literasi digital pemilih, hingga penataan internal aparatur.  

Rangkaian kegiatan dimulai pada Senin, 5 Oktober 2026, di mana Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, bersama jajaran hadir langsung memenuhi undangan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kehadiran ini menjadi wujud nyata komitmen Bawaslu dalam menjaga sinergitas antarlembaga negara guna mengawal kehidupan demokrasi dan keutuhan NKRI. Pada hari yang sama, Anggota Bawaslu Puadi turut menyampaikan pandangannya dalam diskusi publik daring "Di Balik Kotak Suara", yang menekankan pentingnya ruang bagi kritik, pertanyaan, dan refleksi demi menjaga kesehatan demokrasi yang partisipatif.

Memasuki Selasa, 6 Oktober 2026, Anggota Bawaslu Puadi menghadiri kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk "Generasi Digital, Demokrasi Transparan" di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Puadi mengajak sivitas akademika Undip untuk berkolaborasi menjadi agen literasi digital, memperkuat pengawasan ruang digital, serta aktif melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi seperti Bawaslu Campus Connect, Siwaslu, dan Sigap Lapor. Di sisi lain, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima audiensi dari mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pakuan (Unpak) Bogor di Kantor Bawaslu Jakarta, menegaskan bahwa masukan akademis berbasis data dan riset sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan lembaga.

Selanjutnya pada Rabu, 7 Oktober 2026, Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya batasan kejelasan dalam penerapan keadilan restoratif (restorative justice) pada penanganan pidana pemilu agar tidak menghindarkan pertanggungjawaban hukum serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan pemulihan. Pada hari yang sama, Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda memimpin penyerahan bantuan "Bawaslu Peduli" kepada jajaran Bawaslu di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak bencana gempa bumi, sebagai bentuk solidaritas dan penguatan moril bagi pegawai pascabencana.

Menutup rangkaian pekan tersebut pada Kamis, 8 Oktober 2026, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi langkah Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang menginisiasi pembentukan 243 posko pengawasan berbasis masyarakat lewat program "Warung Pengawasan". Lolly juga mendorong jajaran kehumasan Bawaslu se-Jawa Timur untuk terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu.

Sementara itu, dalam agenda internal, Bawaslu mulai menata pengisian jabatan di lingkungan sekretariat daerah melalui penerapan manajemen talenta guna memastikan kesiapan penjelangan tahapan pemilu. Di tempat terpisah, Anggota Bawaslu Totok Hariyono turut memberikan masukan kepada KPU dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) penyusunan modul kolaborasi pendidikan pemilih agar memasukkan catatan konstitusional, yurisprudensi, dan putusan MK guna meningkatkan kesadaran hukum pemilih yang berkelanjutan.