Bawaslu Pesisir Barat: Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Berbadan Hukum Bisa Berperan Aktif Menjadi Pemantau Pemilu

PESISIR BARAT — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat melalui lembaga pemantau untuk mengawal jalannya pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan setiap tahapan di dalamnya. Pemantau pemilu memiliki peran strategis guna memastikan proses demokrasi berjalan secara transparan, jujur, dan adil.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak-pihak yang dapat mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu meliputi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan, berbadan hukum perkumpulan, maupun yang tidak berbadan hukum namun telah terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah. Selain itu, lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta.

Agar dapat diakui secara resmi, setiap calon pemantau pemilu diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan mutlak. Syarat tersebut meliputi bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, serta wajib teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Melalui keterlibatan aktif pemantau pemilu yang independen dan berizin resmi, Bawaslu Pesisir Barat berharap kualitas pengawasan partisipatif di daerah dapat semakin meningkat demi terwujudnya pemilu yang berintegritas.