Bawaslu Pesisir Barat Mengadakan Rapat Pleno Mingguan Di Kantor Sekretariat Bawaslu Pesisir Barat

Pesisir Barat, 26 Agustus 2026 – Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat pleno mingguan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (26/8/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abd. Kodrat, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Ayu Megasari, S.S., M.Sos. dan J. Wilyan Gulta, A.Md.Kom., Koordinator Sekretariat, Ns. G. Satria Pramantara, S.Tr.Kep., dengan Doni Bakri Azis bertindak sebagai notulen.

Rapat pleno mingguan tersebut membahas sejumlah agenda strategis berkaitan dengan perkembangan program kerja, administrasi kelembagaan, serta tindak lanjut berbagai kegiatan pada masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah perkembangan hibah non-tahapan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam rapat disampaikan bahwa alokasi hibah tersebut telah masuk dalam anggaran Divisi Administrasi dan Keuangan Bawaslu Provinsi Lampung. Saat ini proses pencairan masih menunggu penyelesaian administrasi untuk Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur. Setelah seluruh proses tersebut rampung, dana hibah akan disalurkan ke rekening masing-masing Bawaslu Kabupaten. Adapun hibah non-tahapan yang akan dicairkan meliputi belanja sewa kendaraan operasional serta bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional.

Selanjutnya, rapat juga membahas progres penyusunan Video Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026. Hingga saat ini, tim masih melakukan pengumpulan bahan, penyusunan materi, serta proses penyuntingan (editing) video oleh tim editor. Video edukasi tersebut diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta peran Bawaslu dalam menjaga demokrasi.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan perkembangan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini proses masih berada pada tahapan pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan sebelum sertifikat diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan selanjutnya dihibahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat sebagai aset kelembagaan.

Selain itu, peserta rapat juga membahas tindak lanjut pengumpulan dana santunan bagi korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diinisiasi oleh Bawaslu RI. Dana yang telah dihimpun oleh jajaran Bawaslu direncanakan akan diserahkan paling lambat sebelum 6 September 2026 sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar Bawaslu terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Melalui rapat pleno mingguan ini, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja, serta memastikan setiap proses administrasi dan pengelolaan kelembagaan berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu dalam mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang baik serta pengawasan pemilu yang berintegritas.