Bawaslu Pesisir Barat Lakukan Pengawasan COKTAS Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Tiga Kecamatan

Pesisir Barat, 27 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu (27/8/2025).

Kegiatan COKTAS ini dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Way Krui, dan Kecamatan Krui Selatan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, serta menjamin bahwa proses pemutakhiran data pemilih berlangsung akurat, transparan, dan akuntabel.

Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat turut hadir dan melakukan pemantauan langsung di lapangan. Kehadiran Bawaslu bertujuan memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pencocokan data, verifikasi administrasi, hingga validasi informasi pemilih, dilakukan sesuai prosedur dan prinsip kehati-hatian.

“Pengawasan terhadap kegiatan COKTAS ini merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam memastikan hak pilih masyarakat terlindungi. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan tidak ada data ganda maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat masih tercantum,” ujar Koordinator Sekretariat Bawaslu Pesisir Barat.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pengawasan ini juga menjadi sarana koordinasi antara Bawaslu dan KPU dalam rangka meningkatkan akurasi data pemilih berkelanjutan, yang nantinya menjadi dasar bagi penyusunan daftar pemilih tetap pada tahapan pemilu dan pilkada mendatang.

“Data pemilih yang valid adalah fondasi dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Karena itu, Bawaslu akan terus melakukan pemantauan dan memberikan masukan agar seluruh proses pemutakhiran berjalan sesuai regulasi dan prinsip keadilan,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menjaga keakuratan data pemilih sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara.