BAWASLU PESISIR BARAT INGATKAN PENTINGNYA MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM DEMOKRASI
|
Pesisir Barat – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga profesionalitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
Sebagai aparatur negara, ASN memiliki hak politik sebagai warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam menjalankan tugas dan kedudukannya, ASN wajib menjaga netralitas serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada partai politik maupun peserta pemilu tertentu.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sementara itu, Pasal 24 ayat (1) huruf d mewajibkan Pegawai ASN untuk menjaga netralitas.
Dalam praktiknya, menjaga netralitas berarti ASN harus menghindari tindakan yang menunjukkan dukungan politik, seperti terlibat dalam kegiatan kampanye, menjadi bagian dari tim kampanye, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, maupun memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk mengarahkan pilihan politik masyarakat.
Netralitas juga perlu dijaga dalam penggunaan media sosial. ASN hendaknya berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, atau memberikan komentar terhadap konten politik yang dapat menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak seluruh ASN untuk memahami dan menjalankan kewajiban netralitas secara konsisten. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dengan menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN, disertai informasi dan bukti yang tersedia.
Menjaga netralitas ASN bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga memastikan birokrasi tetap profesional, pelayanan publik berlangsung tanpa diskriminasi, serta proses demokrasi berjalan secara jujur dan berintegritas.
ASN Netral, Pelayanan Publik Profesional, Demokrasi Bermartabat.
