Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Pesisir Barat Ikuti Rapat Evaluasi Pengisian Form Pencegahan Online yang Diselenggarakan Bawaslu RI

kgbh

Pesisir Barat, 14 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Evaluasi Pengisian Form Pencegahan Online yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring pada Kamis (14/8/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pencegahan pelanggaran pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bawaslu Pesisir Barat diwakili oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPMHM), Ayu Megasari, S.S., M.Sos, yang turut aktif mengikuti sesi evaluasi serta menyampaikan masukan terkait implementasi penggunaan Form Pencegahan Online di tingkat kabupaten.

Dalam paparannya, Bawaslu RI menekankan pentingnya optimalisasi sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital untuk memastikan seluruh kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu terdokumentasi secara baik, cepat, dan akurat. Sistem daring ini juga menjadi salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas kerja pengawas pemilu di semua tingkatan.

Usai mengikuti kegiatan, Ayu Megasari menyampaikan bahwa keikutsertaan Bawaslu Pesisir Barat dalam rapat evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu melalui pendekatan teknologi.

“Bawaslu Pesisir Barat berkomitmen mendukung penuh kebijakan Bawaslu RI dalam memperkuat sistem pencegahan berbasis digital. Melalui Form Pencegahan Online, seluruh kegiatan pengawasan dapat lebih terukur, terdokumentasi, dan transparan,” ujar Ayu Megasari.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan evaluasi seperti ini menjadi wadah penting bagi Bawaslu daerah untuk menyampaikan kendala teknis maupun berbagi praktik baik dalam pelaksanaan pengisian form daring.

Dengan adanya sistem pelaporan pencegahan online ini, diharapkan koordinasi dan efektivitas kerja pengawasan di lapangan semakin meningkat, sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah lebih dini.