Bawaslu Pesisir Barat Ikuti Penandatanganan Dokumen IKU Pengawas Pemilu Di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat
|
Pesisir Barat, 12 Agustus 2026 — Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengikuti kegiatan Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Abd. Kodrat, S.H., M.H., beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat J. Wilyan Gulta, A.Md.Kom., serta disaksikan oleh Koordinator Sekretariat Ns. Satria G. Pramantara, S.Tr.Kep. dan seluruh staf Bawaslu kabupaten Pesisir Barat,
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan penetapan Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026 serta Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 83/OT.00/K1/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 12 Agustus 2026 melalui Zoom Meeting. Bawaslu Provinsi Lampung dalam undangannya meminta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk mengikuti kegiatan dari kantor masing-masing.
Dokumen IKU Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 menjadi instrumen pengukuran kinerja individu yang disusun secara terukur, objektif, dan akuntabel. Dokumen tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang efektif, akuntabel, transparan, serta berintegritas.
Dalam dokumen IKU, indikator kinerja disusun dengan prinsip SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Prinsip tersebut digunakan agar setiap indikator memiliki ukuran yang jelas, realistis, relevan dengan tugas dan fungsi organisasi, serta memiliki batas waktu pencapaian yang terukur.
Adapun sasaran strategis IKU Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mencakup peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; penguatan pengawasan Pemilu partisipatif serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan; dan penguatan kinerja birokrasi pengawas Pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan Pemilu serta pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui penandatanganan dan penerapan dokumen IKU tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen menjadikan indikator kinerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Pelaporan capaian IKU dilaksanakan secara periodik setiap semester dan direkapitulasi dalam laporan kinerja tahunan.
Kegiatan ditutup dengan penandatangan dokumen IKU oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Pesisir Barat dan Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan secara profesional, terukur, transparan, dan akuntabel.
