Bawaslu Pesisir Barat Gelar Audiensi dengan Pemerintah Daerah untuk Evaluasi Pengawasan Pilkada 2024
|
Pesisir Barat, 30 Maret 2025 — Dalam rangka memperkuat sinergi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menggelar audiensi bersama Pemerintah Daerah pada Kamis, 27 Maret 2025, bertempat di Ruang Kerja Bupati Pesisir Barat.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abd Kodrat, S.H., M.H., Koordinator Sekretariat, Ns. G. Satria Pramantara, S.Tr.Kep, serta staf sekretariat Bawaslu. Sementara dari pihak pemerintah daerah, audiensi diterima langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu menyampaikan beberapa poin penting hasil pengawasan selama tahapan Pilkada 2024, termasuk capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan ke depan. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pengawas sekaligus upaya membangun penyelenggaraan Pilkada yang lebih berkualitas dan berintegritas.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Pemerintah Daerah selama proses Pilkada 2024. Audiensi ini menjadi bagian dari refleksi bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga demokrasi lokal,” ujar Abd Kodrat.
Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di daerah. Ia menilai Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan profesional dan terbuka.
“Kami dari pemerintah daerah sangat menghargai kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini penting agar Pilkada berlangsung secara demokratis, aman, dan terpercaya,” ucap Dedi Irawan.
Sebagai bentuk apresiasi, di akhir audiensi, Ketua Bawaslu Abd Kodrat menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan selama proses Pilkada 2024. Piagam tersebut diterima langsung oleh Bupati Dedi Irawan.
Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan pemilu yang adil, inklusif, dan berintegritas.
