Bawaslu Pesisir Barat Ajak ASN Jaga Netralitas, Pelayanan Publik Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Pesisir Barat, 29 Oktober 2026 – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai pelayan publik, ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, objektif, serta tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengingatkan bahwa netralitas ASN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan maupun afiliasi politik.

Ketentuan mengenai netralitas ASN telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sementara itu, Pasal 24 ayat (1) huruf d mengatur kewajiban ASN untuk menjaga netralitas.

Dalam praktiknya, netralitas ASN harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. ASN perlu menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik praktis, tidak menjadi bagian dari tim kampanye, tidak menunjukkan dukungan kepada peserta Pemilu atau pasangan calon tertentu, serta tidak menggunakan jabatan, kewenangan, dan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Selain itu, ASN juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Unggahan, komentar, tanda suka, maupun aktivitas digital lainnya yang menunjukkan keberpihakan politik perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan netralitas yang berlaku.

Bawaslu memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjaga agar proses demokrasi berlangsung secara jujur dan adil.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengajak seluruh ASN untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Perbedaan pilihan politik merupakan hak warga negara, tetapi kedudukan dan tanggung jawab sebagai ASN mengharuskan setiap aparatur menjaga sikap netral sesuai peraturan perundang-undangan.

Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN melalui mekanisme yang berlaku. Dengan keterlibatan bersama, pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga birokrasi tetap profesional dan demokrasi terjaga dari praktik keberpihakan.

ASN Netral, Pelayanan Publik Profesional, D