Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Percepat Pengisian Jabatan Fungsional, Pemetaan Kebutuhan Pegawai Jadi Fokus

adadadda

Rapat Pengisian Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Bawaslu 

Pesisir Barat, 2 Oktober 2026 — Bawaslu terus melakukan penataan dan percepatan pengisian Jabatan Fungsional (JF) guna mendukung kebutuhan organisasi dan penguatan tata kelola sumber daya manusia.

 Hal tersebut dibahas dalam Rapat Pengisian Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Bawaslu yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (1/10/2026).


Rapat diikuti oleh Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Administrasi, serta pengelola kepegawaian di lingkungan Bawaslu.


Dalam sambutannya, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, Dr. La Bayoni, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa Bawaslu telah memperoleh penetapan formasi untuk 12 Jabatan Fungsional, sementara sejumlah JF lainnya masih dalam proses penyusunan maupun pembaruan formasi.


Adapun 12 JF yang telah memiliki formasi meliputi Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata SDM Aparatur, Pengelola Keuangan APBN, Arsiparis, Auditor, Penata Laksana Barang, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Perencana, Pranata Komputer, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.


Materi rapat yang disampaikan Abdul Rahman Mansyur dan Arisa, S.Psi., dari Biro SDM Bawaslu RI, juga membahas kondisi keterisian JF, jadwal uji kompetensi, serta pemetaan Jabatan Fungsional berdasarkan unit kerja.


Selain JF yang telah memiliki formasi, masih terdapat sejumlah JF yang belum memiliki formasi, di antaranya Analis Anggaran, Analis Kebijakan, Dokter, Perawat, Pranata Humas, Pustakawan, Statistisi, dan Widyaiswara.


Untuk mempercepat proses pengisian, Bawaslu mendorong pemetaan kebutuhan JF, penyesuaian peta jabatan, pemantauan jadwal uji kompetensi, serta koordinasi dengan instansi pembina masing-masing Jabatan Fungsional.


Melalui langkah tersebut, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan pegawai dengan formasi yang telah ditetapkan, sehingga penataan Jabatan Fungsional dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.