Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat Mengikuti Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah Bersama Bawaslu RI

adadada

Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah

Pesisir Barat, 2 September 2026 — Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengikuti Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah sebagai bagian dari upaya memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat diwakili oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Koordinator Sekretariat, serta staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.

Rapat membahas pemantauan dan pembinaan terhadap proses pertanggungjawaban belanja yang bersumber dari dana hibah, termasuk kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pertanggungjawaban keuangan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan pembinaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan tertib administrasi serta tata kelola keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dapat dilaksanakan secara tepat, transparan, dan akuntabel.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan bahwa pengelolaan dana hibah perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta memperhatikan ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban yang berlaku.

“Pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran harus didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Melalui Rapat Pemantauan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Belanja Dana Hibah, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan sekaligus memastikan pengelolaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.