Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan pengawasan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat

Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan pengawasan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat
Selasa 6 Desember 2022 di Ruang Lab Komputer SMKN 1 Pesisir Barat.

Dalam hal pengawasan dilakukan secara melekat, untuk memastikan KPU Kabupaten Pesisir Barat merekrut PPK sesuai dengan Juknis dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Heri Kiswanto mengungkapkan "Dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu akan mengawasi seluruh tahapan secara melekat termasuk proses rekrutmen PPK. Untuk itu, kami akan membuka ruang kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat turut dalam melakukan pengawasan dalam penyeleksian PPK agar prosesnya transparan dan KPU mendapatkan PPK yang berkualitas dan berintegritas nantinya’’ Ungkap HK

Untuk memastikan pembentukan anggota PPK ini berjalan bersih, Bawaslu juga meminta dan menerima laporan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. bagi masyarakat yang kenal dengan salah nama dari daftar calon anggota PPK tersebut, maka diminta untuk segera disampaikan, apakah masih terlibat parpol, atau sudah pernah 2 kali menjabat PPK.

Berdasarkan laporan masyarakat itu nantinya akan menjadi dasar Bawaslu untuk menindaklanjutinya, serta merekomendasikan ke KPU Kabupaten Pesisir Barat segera mengugurkan calon bersangkutan. Jika tidak maka akan terjadi pelanggaran administrasi.

"KPU nanti juga punya masa tenggang untuk menerima tanggapan masyarakat, maka kita juga mengimbau kepada masyarakat untuk berikan masukan ke KPU atau Bawaslu sehingga bisa diketahui jika ada peserta PPK yang melanggar" tegas HK

"HK berharap, peran pengawasan Bawaslu dalam proses rekrutmen PPK ini bisa berdampak positif terhadap proses dan hasil pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Artinya, kriteria tersebut sangat penting terhadap kinerja PPK saat bertugas melaksanakan pemilihan di wilayah kecamatan nantinya," harap HK

Adapun tujuan dari pengawasan tersebut memastikan calon tidak pernah terlibat sebagai pengurus parpol, tim kampanye atau lainnya.
Selain itu, juga harus punya integritas dalam menyelenggarakan Pemilu. Tutupnya