Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Afirmasi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

PESISIR BARAT — Komitmen dalam meningkatkan pemahaman terkait tata kelola dan regulasi pengadaan terus ditunjukkan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Afirmasi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara daring yang berlangsung pada Rabu (04/11/2026).  
​Kegiatan sosialisasi ini memfokuskan pembahasan pada ketentuan serta aturan afirmasi dalam pemilihan penyedia, khususnya yang berkaitan dengan Penyedia Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan besaran pagu anggaran pengadaan. Berdasarkan materi yang dipaparkan oleh LKPP, beberapa poin penting dalam kebijakan afirmasi ini meliputi ketentuan pemilihan penyedia konstruksi untuk pagu kecil hingga kategori pagu tertentu yang memprioritaskan domisili lokal maupun perluasan cakupan wilayah apabila penyedia di suatu daerah tidak tersedia.  
​Keikutsertaan Bawaslu Pesisir Barat dalam agenda daring ini merupakan langkah strategis untuk memperkaya wawasan kelembagaan, khususnya dalam memahami dinamika regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku secara nasional maupun kebijakan khusus afirmasi wilayah tertentu.  
​Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Bawaslu Pesisir Barat dapat terus menyelaraskan pemahaman administratif dan prosedural sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh LKPP demi mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.